Selamat Datang di Website Agricenter.... Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438H Mohon Maaf Lahir dan Batin...

Informasi Umum »  Pembiayaan »  Kredit Usaha Rakyat (KUR)


Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR (Kredit Usaha Rakyat)
Skim Kredit Dengan Pola Penjaminan untuk UMKM Sektor Pertanian


A. Latar Belakang

Dalam rangka membantu dan memberdayakan para petani dan peternak serta pelaku agribisnis, pemerintah telah meluncurkan berbagai kredit program dengan insentif yang diberikan kepada debitur terbatas berupa subsidi suku bunga, namun masih tetap melalui prosedur skim perbankan pada umumnya. Disamping itu, fasilitasi kredit program terfokus pada usaha budidaya dan belum banyak menyentuh aspek hulu dan hilir sektor pertanian, serta dengan plafon kredit yang masih relatif kecil. Dilain pihak para petani dan pelaku agribisnis masih terkendala dalam menyediakan persyaratan agunan tambahan dalam mengakses kredit/pembiayaan dari Perbankan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Departemen Pertanian bersama-sama Departemen lainnya telah menandatangani MoU dengan 6 (enam) Perbankan dan 2 (dua) Perusahaan Penjamin tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM-K). UMKM-K disini termasuk didalamnya sektor pertanian yang mempunyai usaha produktif, feasible tetapi belum bankable.

Adapun skim kredit yang didukung dengan program penjaminan tersebut adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan Presiden pada tanggal 5 Nopember 2007. Peluncuran KUR merupakan upaya pemerintah untuk mendorong Perbankan menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMKM-K bagi calon debitur yang mengalami keterbatasan agunan.

B. Pengertian

1. KUR adalah kredit Modal Kerja dan atau Kredit Investasi yang diberikan oleh Perbankan kepada UMKM-K yang memiliki usaha produktif yang didukung dengan Program Penjaminan.
2. UMKM-K termasuk usaha di bidang /sektor pertanian yang layak dibiayai Perbankan namun belum bankable.
3. Petani, Kelompoktani, dan Gabungan Kelompoktani termasuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

C. Tujuan

1. Meningkatkan akses kredit/pembiayaan Petani, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani kepada Lembaga Keuangan Perbankan.
2. Mempercepat pertumbuhan sektor riil (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan).
3. Mendukung program ketahanan pangan dan program-program lain yang ada di Departemen Pertanian.
4. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di sektor pertanian.

D. Sasaran KUR

1. Hulu :
a. Pengadaan sarana produksi
b. Pengadaan alsintan pra panen
2. On-farm :
a. Budidaya Tanaman pangan
b. Budidaya Hortikultura
c. Budidaya Perkebunan
d. Budidaya Peternakan
3. Hilir :
a. Pengadaan hasil produksi
b. Pengadaan alsintan pascapanen
c. Pengolahan hasil dan pemasaran

E. Ketentuan Pokok KUR

1. Nasabah : individu, kelompok, atau koperasi.
2. Sumber dana sepenuhnya dari Bank Pelaksana.
3. Besarnya kredit maksimum Rp. 500 juta/nasabah.
4. Suku bunga maksimum 16 % efektif per tahun, untuk plafon diatas Rp. 5 juta s/d Rp. 500 juta.
5. Untuk plafon kredit < Rp. 5 juta baik yang langsung maupun tidak langsung, suku bunga maksimum efektif adalah 24 % per tahun.
6. Prosentase jumlah penjaminan oleh perusahaan penjamin sebesar 70% dari kredit/pembiayaan yang diberikan Perbankan.
7. Penilaian kelayakan usaha debitur dan keputusan kredit sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Pelaksana.

F. Persyaratan

1. Individu (Petani/Peternak) :
a. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah
b. Mengerjakan lahan sendiri atau menggarap atau menyewa lahan orang lain.
c. Mempunyai KTP dan Kartu Keluarga
2. Kelompoktani atau Gapoktan : disyahkan oleh Dinas Teknis setempat.
3. Koperasi : Ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
4. Badan hukum lain sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Ketentuan lain yang ditetapkan oleh perbankan

G. Prosedur Mengakses KUR

1. Petani/peternak, Kelompoktani, gabungan Kelompoktani, dan Koperasi yang membutuhkan kredit dapat menghubungi Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana terdekat.
2. Memenuhi persyaratan dokumentasi sesuai dengan yang ditetapkan Bank Pelaksana.
3. Mengajukan surat permohonan kredit/pembiayaan.
4. Bank Pelaksana akan melakukan penilaian kelayakan usaha debitur.
5. Keputusan kredit/pembiayaan ada di Bank Pelaksana.

H. Bank Pelaksana KUR

1. PT. Bank BRI (Persero), Tbk
2. PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
3. PT. Bank BNI (Persero), Tbk
4. PT. Bank Bukopin, Tbk
5. PT. Bank BTN (Persero)
6. PT. Bank Syariah Mandiri

I. Perusahaan Penjamin

1. PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo).
2. Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha.

J. Peranan Pemerintah (Pusat dan Daerah)

1. Melakukan upaya intermediasi akses permodalan ke Lembaga Perbankan.
2. Membantu melakukan identifikasi petani yang layak tetapi belum bankable untuk dibiayai KUR.
3. Membantu mencarikan off taker atau penjamin pasar.
4. Melakukan pembinaan dan pendampingan agar kredit/pembiayaan dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran.

Sumber : Pusat Pembiayaan Pertanian - Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian